Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran. APBDesa memuat rincian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APBDesa dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. APBDesa berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan ...

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang permusyawaratan. Keberadaan BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 62, serta ketentuan pelaksanaannya. BPD memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa. BPD berfungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Keanggotaan ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan alur pengelolaan pengaduan masyarakat yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh warga. Dengan adanya alur ini, setiap pengaduan atau aspirasi warga dapat diterima, dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara tepat sesuai kewenangan. Warga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke kantor desa, melalui surat, ataupun media komunikasi resmi desa (WhatsApp, email, website). Mari ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi menyediakan Kotak Pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun keluhan terkait pelayanan desa. Kehadiran kotak pengaduan ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan, transparansi, serta partisipasi warga dalam pembangunan desa. Setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan evaluasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi telah menyusun laporan rekap pengaduan masyarakat untuk periode bulan Agustus dan September 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi, tidak terdapat laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk melalui mekanisme pelayanan pengaduan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat selama periode tersebut berjalan dengan baik dan tanpa kendala berarti. ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, telah mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 di Kantor Desa sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dokumen RUP tersebut berisi rencana kegiatan dan pengadaan sarana prasarana yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, meliputi penyediaan fasilitas pendidikan (lemari arsip, papan tulis, dan buku paket PAUD/TK Veteran), perbaikan infrastruktur desa (rehab jembatan Sei Saka, Sei Luing, Sei Baluh), pengadaan sarana penunjang musyawarah ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, telah mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024 di Kantor Desa. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik serta wujud transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber dana lainnya. Dokumen RUP tersebut memuat berbagai rencana kegiatan dan pengadaan sarana prasarana desa, seperti pembangunan rabat beton, rehab jembatan, pengadaan peralatan kantor, sarana penerangan jalan, hingga fasilitas internet ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas melaksanakan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa pada tahun 2024. Kegiatan ini berlokasi di Desa Tumbang Malahoi dengan volume sebanyak 10 unit dan total anggaran sebesar Rp 93.980.000,- yang bersumber dari Dana Desa (DDS) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2024. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur ...