Pemerintah Desa Tumbang Malahoi mengundang seluruh unsur masyarakat untuk hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang akan membahas dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026. Hari/Tanggal: Rabu, 24 September 2025Waktu: 09.00 – 12.00 WIBTempat: Balai Desa Tumbang Malahoi, Jl. Lintas Kecamatan RT.07/RW.02 Musrenbangdes adalah forum partisipatif bagi masyarakat untuk memberikan masukan, usulan, dan prioritas pembangunan desa agar sesuai kebutuhan warga. Mari hadir dan ikut berkontribusi ...

Tabel Laporan APBDes TA. 2025, ...

  Tabel Laporan APBDes TA. 2024, ...

  Tabel Laporan APBDes TA. 2023, ...

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).Kami menolak segala bentuk suap dan gratifikasi.Laporkan jika menemukan pelanggaran melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Desa.   ...

   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk satu tahun anggaran. APBDesa memuat rincian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APBDesa dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. APBDesa berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan ...

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang permusyawaratan. Keberadaan BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 62, serta ketentuan pelaksanaannya. BPD memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama Kepala Desa. BPD berfungsi: Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan pengawasan kinerja Kepala ...

Pemerintah Desa Tumbang Malahoi berkomitmen memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan alur pengelolaan pengaduan masyarakat yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh warga. Dengan adanya alur ini, setiap pengaduan atau aspirasi warga dapat diterima, dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara tepat sesuai kewenangan. Warga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke kantor desa, melalui surat, ataupun media komunikasi resmi desa (WhatsApp, email, website). Mari ...