Pemerintah Desa Tumbang Malahoi berkomitmen menjaga ketertiban dan mendukung keberlanjutan usaha milik desa, khususnya BUMDes yang mengelola layanan internet/voucher. Sebagai bentuk transparansi, berikut kami lampirkan surat klarifikasi/imbauan penertiban dan undangan resmi musyawarah desa terbatas. Melalui musyawarah ini, Pemerintah Desa berharap tercapai kesepakatan bersama terkait izin usaha, harga jual, wilayah layanan, dan mekanisme kerja sama dengan BUMDes demi kepentingan bersama masyarakat Desa Tumbang Malahoi. ...

Dalam rangka meningkatkan status gizi balita dengan berat badan kurang, gizi kurang, serta ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), UPT Puskesmas Tumbang Jutuh akan menyelenggarakan Pelatihan Kader Tim Pelaksana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat peran kader dalam mendampingi dan melaksanakan kegiatan PMT berbasis pangan lokal, sehingga dapat membantu mencegah masalah gizi di tingkat desa. Kegiatan akan dilaksanakan mulai 25 Juni hingga 4 Juli 2025, dengan jadwal yang sudah ditetapkan di masing-masing ...

Sebagai wujud nyata dari semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima, Pemerintah Desa Tumbang Malahoi secara resmi menyampaikan Maklumat Pelayanan Publik kepada seluruh masyarakat. Maklumat ini menegaskan komitmen seluruh aparatur desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang terbuka, jujur, adil, bertanggung jawab, menyenangkan, dan bebas dari korupsi. Jika ditemukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelayanan, Pemerintah Desa siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini ditandatangani langsung ...

Dalam upaya memperkuat budaya pemerintahan yang jujur dan berintegritas, Pemerintah Desa Tumbang Malahoi telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas. Perkades ini menjadi acuan resmi bagi seluruh perangkat desa dan kelompok/organisasi penerima atau pengelola dana desa untuk menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Tumbang Malahoi dimaknai sebagai pernyataan moral dan administratif ...

Awal tahun adalah waktu yang penting bagi desa. Saat itulah rencana dan harapan dituangkan dalam angka—dalam bentuk anggaran yang akan menjadi panduan setahun ke depan. Di Desa Tumbang Malahoi, APBDes Tahun Anggaran 2025 telah resmi ditetapkan. Dokumen ini bukan hanya kumpulan tabel dan persentase, tetapi juga cerminan dari arah pembangunan dan komitmen desa dalam melayani masyarakat. Sebagai bagian dari transparansi publik, Pemerintah Desa telah menyusun dan memasang Spanduk APBDes 2025 di tempat strategis, serta kini mengunggahnya secara daring ...

ransparansi bukan hanya soal rencana, tapi juga soal pelaksanaan. Karena itu, Pemerintah Desa Tumbang Malahoi kembali menunjukkan komitmennya melalui publikasi realisasi APBDes Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Dokumen ini memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang benar-benar terjadi di lapangan, dari berbagai bidang seperti pemerintahan, pembangunan, pembinaan, hingga pemberdayaan. Selain dipajang secara fisik dalam bentuk spanduk di lokasi strategis desa, informasi ini kini juga diunggah di website resmi desa, agar seluruh ...

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Pemerintah Desa Tumbang Malahoi terus berkomitmen untuk menyampaikan informasi keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Pemerintah Desa telah memasang spanduk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 di lokasi strategis di desa. Kini, untuk melengkapi dokumentasi digital dan memperluas jangkauan informasi, spanduk-spanduk tersebut juga diunggah melalui ...

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Tumbang Malahoi, Bapak Iseskar, S.Pd.SD, telah menyampaikan Surat Pernyataan Integritas yang menegaskan bahwa dirinya dan perangkat desa: Tidak pernah dipidana penjara karena kasus korupsi, Tidak sedang menjalani pemeriksaan disiplin atau sebagai tersangka tindak pidana, dan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat dalam 3 tahun terakhir. Surat pernyataan ini telah diketahui dan disahkan oleh Inspektur Kabupaten Gunung Mas, ...